Wacana PON Dua Tahun Sekali Segera Terealisasi

JAKARTA,- Wacana untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) dua tahun sekali sepertinya akan segera teralisasikan. Pasalnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi sudah membuka sinyal untuk segera bertemu Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan para Gubernur provinsi se-Indonesia untuk membicarakan hal tersebut.

Waktunya memang belum jelas kapan, tapi menurut Imam kepada wartawan setelah Rapat Koordinasi tingkat menteri di Kementerian PMK (Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan), Senin (2/10/2017), dia akan memastikan pembicaraan itu digelar secepatnya. Bukan hanya menggelar dua tahunan, menurut Imam, penyelenggaraan PON juga harus dilangsungkan di dua provinsi.

“Jadi nanti kedepannya, setelah PON dua tahun, penyelenggaraan juga harus digelar dua provinsi. Itu dilakukan agar ada pemerataan infrastruktur di daerah agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain kedepannya. Kalau di helat dalam dua tahunan untuk persiapan satu daerah juga pasti akan berat,” ungkapnya.

Menurutnya, koordinasi harus dilakukan lagi karena perubahan itu dinilainya termasuk merubah pola pikir. Agar kedepannya PON pun juga tidak lagi membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam rangka perbaikan atau pembangunan infrastruktur baru.

“Yang perlu dipikirkan adalah pemanfaatan infrastruktur venue pasca PON agar tidak terbengkalai seperti beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Keinginan Menpora, PON dua tahunan ini bisa berjalan setelah PON Papua pada 2020 nanti digelar. Cabang yang dipertandingkan pun juga harus mengacu pada cabang olimpiade.

“Karena dari rapat ini ada pembahasan bahwa PON juga sebagai bagian dari penyiapan atlet jangka panjang. Tapi untuk melihat dan mengubah persepsi penyelenggaraan bahwa PON bukan semata-mata pemenuhan infrastruktur olahraga saja tapi juga dalam rangka meningkatkan prestasi atlet,” ungkapnya.

Wacana pemerintah ini sejalan dengan program KONI Pusat yang juga mewacanakan hal serupa sejak awal tahun ini. Bahkan KONI sendiri mengaku sudah melakukan sosialisasi dengan KONI Daerah.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Pusat, E.F. Hamidy mengatakan sosialisasi pihaknya telah mengirimkan surat ke Gubernur-Gubernur tiap provinsi untuk memberitahukan wacana tersebut sejak April lalu. Termasuk sosialisasi penerapan cabor yang nantinya akan mengacu pada Olimpiade.

“Ini sesuai dengan draft Permenpora. Sosialisasi ini perlu dilakukan agar mereka (daerah -Red.) tidak kaget dengan perubahan ini juga wacana ini jadi diberlakukan. Kami berharap mereka siap dengan apa pun nantinya,” ungkapnya.

Awalnya, wacana PON dwi tahunan ini dilempar KONI untuk pelaksanaan 2018. Namun, kajian itu dinilai sulit didukung karena terkait dengan segi periodisasi latihan atlet, performa atlet, dan konteks lainnya yang waktunya cukup mendadak. Mengingat di 2018 ada Asian Games 2018 dan ada pula provinsi yang juga akan menggelar Pekan Olah Raga Provinsi Daerah salah satunya Jawa Barat. (B2)