Cek Kesiapan Penyelenggara Porprov XIV 2022, KONI Jabar Sapa Daerah Penyelenggara

BANDUNG- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat memastikan kesiapan daerah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV tahun 2022 dengan melakukan sosialisasi cabang olahraga dan nomor pertandingan multi event tersebut melalui zoom meeting dengan dinas terkait dan KONI Kota/Kabupaten penyelenggara, Jum’at (09/01/2021).

“Materinya menyamakan persepsi, standarisasi penyelenggaraan keolahragan itu seperti apa. Cara pandang Pemerintah Daerah (Pemda) dalam segala hal. Khususnya dalam mensiasati kesiapan venue dan pelayanannya nanti. Sehingga penyelenggaraan Porprov di daerah masing-masing berlangsung lancar dan sukses,” ungkap Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin.

Ahmad menuturkan, jika cabor dan nomor pertandingan yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) KONI Jabar Nomor 073 dan 074, merupakan hasil dari proses tim penyelaras dan juga Satlak KONI Jabar dengan mempertimbangkan aspek pembinaan dan prestasi yang merujuk kepada multi event tingkat nasional maupun internaisonal.

Berkaitan dengan nomor cabor, ada keterlibatan langsung dari penyelenggara. Tapi nomor ini akan langsung dikoordinasikan dengan Satlak karena kaitannya dengan kaderisasi pembinaan yang kami harapkan dari setiap cabor. Oleh sebab itu, saya mohon dengan hormat, Ketua KONI Darah berkomunikasi dengan Pengprov dan Satlak. Ini untuk mengkaitkan dengan ketersedian atlet dari cabor tertentu dan nomor tertentu,” terangnya.

Untuk itu, KONI Jabar memerintahkan kepada Kota/Kabupaten penyelenggara Porprov XIV untuk melakukan koordinasi dengan Pengprov masing-masing cabor untuk melihat kembali dan mengecek standarisasi dari tempat cabor yang akan dipertandingkaan tersebut.

“Skep yang kami keluarkan secara legalitas bisa menjadi referensi dalam rangka menindak lanjuti pengadaan-pengadaan tertentu, tindak lanjut untuk persiapan, perbaikan venue dan lain sebagainya. Termasuk bagi Kabupaten/Kota yang tidak ada perubahan sebagai penyelenggara, bisa menggunakan SK dari Gubernur yang sudah dikelaurkan satu tahun lalu,”terangnya.

“Yang paling pokok dan paling mendasar adalah standarisasi. Kami tidak menuntut kelengkapan sedemikian rupa, namun intisarinya adalah standarisasi dan kelayakan untuk penyelenggaraan Porprov tersebut. Begitu juga yang berkaitan dengan kepanitiaan. Aturannya sudah kami buat dalam buku pedoman yang dikeluarkan KONI Jabar beberapa waktu lalu, walaupun belum sempurna,”ujar Ahmad melanjutkan.

Bukan hanya itu, hal-hal yang berkaitan dengan perangkat, supporting administrasi, akomodasi, konsumsi dan yang lainnya, 100% diserahkan kepada daerah masing-masing secara mandiri. Pihaknya memberikan kebebasan. “Kami tidak ikut serta, baik berkaitaan dengan pendanaan dan kebutuhan lain. Silahkan dihadirkan, dan disiapkan oleh penyelenggara di daerah,” kata Ahmad. *** (P93)


Navigasi